MANAJEMEN PUBLIC RELATION

Manajemen Humas

Humas adalah : Kegiatan Komunikasi  yang dilakukan secara terus-menerus Untuk menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, Meningkatkan Citra Positif suatu organisasi atau Perusahaan Di Mata Publik Internal Dan Eksternal .

kunci sukses PR adalah melalui komunikasi. Artinya, keberhasilan PR untuk mencapai tujuannya bergantung kepada sejauh mana PR itu dapat menjalin hubungan dengan masyarakatnya, baik khalayak internal maupun eksternal . Pelayanan informasi tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui komunikasi.Melalui komunikasi pula, PR dapat menyampaikan informasi, mendorong/-memotivasi, mempersuasi, mempengaruhi, dan merubah sikap khalayak/publik. 

“Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya”.

Manajemen humas adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen humas biasa dilakukan oleh seorang praktisi dalam kegiatan humas . Untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen humas diperlukan beberapa hal yang mendukung, seperti perencanaan yang matang, pemberian informasi secara jelas kepada publik internal dan eksternal, pelaksanaan yang terarah sesuai rencana, serta pemantauan dan pengevaluasian hasil sebagai bentuk pemberian feedback.

Tahapan-tahapan dalam manajemen humas merupakan proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan (planning) mencakup penerapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan  prosedur, serta pembuatan rencana dan prediksi akan apa yang akan terjadi. 
2. Pengorganisasian (organizing) mencakup pengaturan anggota dan sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan kinerja karyawan.
3. Pengkoordinasian (coordinating) mencakup pengaturan struktur kepanitiaan, pendelegasian kerja masing-masing bagian, dan penyusunan alokasi anggaran untuk masing-masing bagian.
4. Pengkomunikasian (communicating) mencakup penyampaian rencana program kepada publik internal dan eksternal.
5. Pelaksanaan (actuating) merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
6. Pengawasan (controlling) merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik.
7. Pengevaluasian (evaluating) merupakan penilaian terhadap hasil kinerja program, apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan modifikasi tertentu. 
8. Pemodifikasian (modificating) merupakan kegiatan pembaharuan atau revisi program berdasarkan hasil evaluasi.  

STRUKTUR ORGANISASI KEHUMASAN

Dalam bukunya Effective Public Relations, M. Cultip & Allen H Center menyebutkan, program kerja public relations melalui proses empat tahapan atau langkah-langkah pokok, yakni :

1. Research Listening (Penelitian dan Mendengarkan). Dalam tahap ini Public Relions Officer mempelajari opini, sikap,. Dan reaksi publik terkait terhadap kebijakan atau produk organisasi. Dalam tahap ini ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi, yakni What’s our problem?. 
2. Planning Decission ( Perencanaan pengambilan keputusan). Memberikan sikap, opini, ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Dilakukan pula penetapan program, kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atay keinginan-keinginan pihak berkepentingan, Here’s what what we can do?
3. Communication -Action ( Mengkomunikasikan dan Pelaksanaan). Menjelaskan dan sekaligus menfasirkan informasi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan, diharapkan bisa mempengaruhi pihak-pihak tertentu yang penting dan berpotensi mendukung program organisasi. Here’s what we didi and why?
4. Evaluation (Mengevaluasi).Mengadakan penilaian.evaluasi terhadap program dan hasil kerjas aktivitas public relations. How did we do?

Tugas-tugas Inti Seorang PR
Berikut beberapa job description PR yang disebut juga sebagai "nature of work":

1. Reputasi, keberuntungan, bahkan eksistensi lanjutan dari sebuah perusahaan, dapat bergantung dari keberhasilan PR menafsirkan target publik untuk mendukung tujuan dan kebijakan dari perusahaan yang bersangkutan. Seorang PR spesialis menyajikan hal tersebut sebagaimana halnya seorang penasihat dalam bidang bisnis, asosiasi non-profit, universitas, rumah sakit dan organisasi lain. Selain itu, mereka juga membangun dan memelihara hubungan positif dengan publik.
2. Seorang PR mengurus fungsi-fungsi organisasi, seperti menghadapi media, komunitas dan konsumen. Dalam hubungannya dengan pemerintah, mereka mengurus kampanye politik, representasi para interest-group, sebagai conflict-mediation, atau mengurus hubungan antara perusahaan tempat mereka bekerja dengan para investor. Seorang PR tidak hanya berfungsi untuk "mengatakan sejarah organisasi", tapi mereka juga dituntut untuk mengerti tingkah-laku dan memperhatikan konsumen, karyawan dan kelompok lain yang juga merupakan bagian dari deskripsi kerjanya.

Tugas Public Relations sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui tampilan visual kepada publik. 
2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum (publik).
3. Memperbaiki citra atau image organisasi. 
4. Tanggung jawab sosial, dimana Public Relations merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut.5. Melaksanakan komunikasi persuasif yang timbal balik kepada publik.

TEORI DASAR PUBLIC RELATIONS

TEORI DASAR PUBLIC RELATIONS

Kesembilan teori yang disoroti dalam Public relations dapat diringkas sebagai berikut.

I. Teori Hubungan
1.      Teori sistem: mengevaluasi hubungan dan struktur karena mereka terkait dengan organisasi secara keseluruhan.
2.      Teori situasional: mempertahankan situasi akan menentukan hubungan.

II. Teori Kognisi dan Perilaku
3.      Teori pertukaran sosial; memprediksi kelompok dan individu berdasarkan keuntungan serta biaya yang diperkirakan.
4.      Teori difusi: menyatakan bahwa orang akan mengadopsi sebuah ide penting atau inovasi setelah melewati lima langkah terpisah: kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan adopsi.
5.      Teori pembelajaran sosial: menyatakann bahwa orang menggunakan penggodokan informasi dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku.
6.      Model elaborasi kemungkinan: menyarankan bahwa pembuatan keputusan dipengaruhi oleh adanya pengulangan, keuntungan, dan juru bicara yang kredibel.

III. Teori Komunikasi Massa
7        Teori manfaat dan gratifikasi: menyatakan bahwa orang adalah pengguna aktif media dan mereka menyeleksi media berdasarkan seberapa besar media itu memberikan rasa puas kepada mereka.
8        Teori pengaturan agenda: menyarankan bahwa isi media yang dibaca, dilihat, dan didengar sengaja dirancang untuk mengatur apa yang akan dibicarakan oleh masyarakat.


IV.Pendekatan terhadap Resolusi Konflik
9. Sembilan strategi pertengkaran: kerjasama; akomodasi; penghindaran; konstruktif tanpa syarat; kompromi; berprinsip; menang-menang atau tidak sama sekali; mediasi.

PENGERTIAN BIROKRASI

PENGERTIAN BIROKRASI

Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1988). Dalam konsep bahasa Inggris secara umum, birokrasi disebut dengan “civil service”. Selain itu juga sering disebut dengan public sector, public service atau public administration.

Definisi birokrasi telah tercantum dalam kamus awal secara sangat konsisten. Kamus akademi Perancis memasukan kata tersebut pada tahun 1978 dengan arti kekuasaan, pengaruh, dari kepala dan staf biro pemerintahan. Kamus bahasa Jerman edisi 1813, mendefinisikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memeperebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga negara. Kamus teknik bahasa Italia terbit 1823 mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan.

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar (disarikan dari Blau & Meyer, 1971; Coser & Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam Setiwan,1998).

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai :

1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan
2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai

1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat
2. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai.

Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected).

Berbicara soal birokrasi, tidak bisa lepas dari konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, dalam karyanya ”The Theory of Economy and Social Organization”, yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan.

Weber membangun konsep birokrasi berdasar teori sistem kewarganegaraan yang dikembangkannya. Ada tiga jenis kewenangan yang berbeda. Kewenangan tradisional (traditional authority) mendasarkan legitimasi kewenangan pada tradisi yang diwariskan antar generasi. Kewenangan kharismatik (charismatic authority) mempunyai legitimasi kewenangan dari kualitas pribadi dan yang tinggi dan bersifat supranatural. Dan, kewenangan legal-rasional (legal-rational authority) mempunyai legitimasi kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Dalam analisis Weber, organisasi “tipe ideal” yang dapat menjamin efisiensi yang tinggi harus mendasarkan pada otoritas legal-rasional., Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:

1. A hierarchical system of authority (sistem kewenangan yang hierakis)
2. A systematic division of labour (pembagian kerja yang sistematis)
3. A clear specification of duties for anyoneworking in it (spesifikasi tuhas yang jelas)
4. Clear ang systematic diciplinary codes and procedures (kode etik disiplin dan prosedur yang jelas serta sistematis)
5. The control of operation through a consistent system of abstrac rules (kontrol operasi melalui sistem aturan yang berlaku secara konsisten)
6. A consistent applications of general rules to specific cases (aplikasi kaidah-kaidah umum kehal-hal  pesifik  dengan  konsisten)
7. The selection of emfloyees on the basic of objectively determined qualivication (seleksi pegawai yang didasarkan pada kualifikasi standar yang objektif)
8. A system of promotion on the basis of seniority or merit, or both (sistem promosi berdasarkan senioritas atau jasa, atau keduanya)

Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan.

Dalam pandangan Weber, birokrasi berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subyektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya. Berbeda dengan konsep birokrasi yang digagas oleh Hegel dan Karl Marx. Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial.

Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Sementara itu teman seperjuangannya, Karl Marx, berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Pengertian Studi Kelayakan Proyek

Pengertian : Studi Kelayakan Proyek

Yang dimaksud dengan studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa ditafsirkan agak berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam  artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam artian yang luas. Artinya yang lebih terbatas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis  suatu  investasi. 

Sedangkan dari  pihak pemerintah,  atau  lembaga  non  profit,  pengertian  menguntungkan  bisa  dalam  arti  yang lebih relative. Mungkin dipertimbangkn berbagai  factor seperti manfaat bagi masyarakat luas yang  bisa  berwujud  penyerapan  tenaga  kerja,  pemanfaatan  sumber  daya  yang melimpah  di  tempat  tersebut  dan  sebagainya.  Bisa  juga  dikaitkan  dengan,  misalnya penghematan devisa atau pun penambahan devisa yang diperlukan oleh pemerintah. 

Kalau seseorang atau suatu pihak melihat suatu kesempatan usaha, maka timbul pertanyaan, apakah kesempatn itu bisa dimanfaatkan secara ekonomis? Apakah kita bisa mendapatkan suatu tingkat  keuntungan  yang  cukup  layak  dari  usaha  itu?  Pertanyaan-pertanyaan  semacam  ini  yang  sebenarnya  mendasar  dijalankannya  studi  kelayakan proyek. 

Proyek  yang  diteliti  bisa  berbentuk  proyek  raksasa  seperti  pembangunan  proyek listrik  tenaga  nuklir,  sampai dengan proyek  sederhana  seperti membuka usaha  jasa  foto copy. Tentu saja semakin besar proyek yang akan dijalankan, semakin  luas dampak yang terjadi. Dampak  ini bisa berupa dampak ekonomis, bisa  juga yang bersifat sosial. Karena itu ada yang melengkapi studi kelayakan  ini dengan analisa yang disebut analisa manfaat dan  pengorbanan  (Cost  and  Benefit Analysis)  termasuk  didalamya  semua manfaat  dan pengorbanan Social (Social Cost And Social Benefit). Dengan demikian, pada umumnya suatu studi kelayakan proyek akan menyangkut tiga aspek, yaitu : 

1. Manfaat  ekonomis  proyek  tersebut  bagi  proyek  itu  sendiri  (sering  juga  disebut sebagai  manfaat  financial).  Yang  berarti  apakah  proyek  itu  dipandang  cukup menguntungkan apabila dibandigkan dengan risiko proyek itu. 
2. Manfaat  ekonomis  proyek  itu  bagi Negara  tempat  proyek dilaksanakan (sering juga disebut sebgai manfat ekonomi nasional), yang menunjukkan manfaat proyek tersebut bagi ekonomi makro sutu Negara. 
3. Manfaat  sosial  proyek  itu  bagi  masyarakat  sekitar  proyek  tersebut.  Ini  merupakan studi yang relative sulit dilakukan. 

Semakin  serderhana  proyek  yang  akan  dilaksanakan  semakin  sederhana  pula  lingkup penelitian  yang akan dilakukan. Bahkan  banyak  proyek-proyek  investasi  yang mungkin tidak pernah dilakukan  studi kelayanan  secara  formal,  tetapi  ternyata kemudian  terbukti berjalan dengan baik pula. 

Beberapa Teori dan Pendekatan Dalam Kepemimpinan

Beberapa Teori dan Pendekatan Dalam Kepemimpinan

Pada dasarnya untuk mengetahui teori-teori kepemimpinan dapat dilihat dari berbagai literatur yang menyatakan pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu terjadi karena adanya kelompok-kelompok orang. Teori lain mengemukakan bahwa pemimpin timbul karena situasi yang memungkinkan ia ada. Teori yang paling mutakhir melihat kepemimpinan lewat perilaku organisasi.

Orientasi prilaku mencoba mengetengahkan pendekatan yang bersifat Social Learning pada kepemimpinan. Teori ini menekankan bahwa terdapat faktor penentu yang timbal balik dalam kepemimpinan ini. Selanjutnya Thoha (1996:250-264) mengemukakan teori dan pendekatan kepemimpinan sebagai berikut :

Teori Sifat

Dalam teori sifat (Trait Theory), menurut Malayu Hasibuan (2007:203) analisis ilmiah tentang kepemimpinan dimulai dengan memusatkan perhatiannya pada pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin menurut teori sifat ditandai dengan dipunyainya tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan bawahannya. Namun demikian tingkat kecerdasan yang jauh lebih tinggi dari bawahannya juga tidak efektif, sebab para bawahan menjadi tidak dapat memahami apa yang diinginkan pemimpin atau tidak memahami gagasan dan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, idealnya seorang pemimpin sebaiknya memiliki kecerdasan yang tidak terlalu tinggi dari bawahannya.

Teori Kelompok

 “Dalam teori kelompok beranggapan bahwa, supaya kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya, terutama dimensi pemberian perhatian kepada para pengikut, dapat dikatakan pemberian perhatian kepada para pengikut dikatakan memberikan dukungan yang positif terhadap perspektif teori kelompok ini” (Thoha, 1996:252).

Teori Situasional dan Model Kontijensi

Kepemimpinan model Fiedler (Fiedler’s Centigency Model), menyatakan ada dua hal yang dijadikan sasaran yaitu mengadakan identifikasi faktor-faktor yang sangat penting di dalam situasi, dan kedua memperkirakan gaya atau prilaku kepemimpinan yang paling efektif di dalam situasi tersebut.

Teori Jalan Kecil – Tujuan (Path – Goal Theory)

 “Dalam pendekatan teori path-goal mempergunakan kerangka teori motivasi. Hal ini merupakan pengembangan yang sehat karena kepemimpinan di satu pihak sangat dekat, berhubungan dengan motivasi kerja dan pihak lain berhubungan dengan kekuasaan”. (Thoha,1996:252)

Pendekatan Social Learning dalam Kepemimpinan

Pendekatan Social Learning merupakan suatu teori yang dapat memberikan suatu model yang menjamin kelangsungan, interaksi timbal balik antar pemimpin, lingkungan dan perilakunya sendiri. Pendekatan Social Learning ini antara pemimpin dan bawahan mempunyai kesempatan untuk bisa memusyawarahkan semua perkara yang timbul. Keduanya, pimpinan dan bawahan mempunyai hubungan interaksi yang hidup dan mempunyai kesadaran untuk menemukan bagaiman caranya menyempurnakan prilaku masing-masing dengan memberikan penghargaan-penghargaan yang diinginkan.

Opini Publik Dan Bentuk Komunikasi

Opini Publik Dan Bentuk Komunikasi

Opini publik dan bentuk komunikasi yang digunakan sesungguhnya bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai komunikan (khalayak/audience). Adakalanya komunikasi massa dengan media massa sebagai salurannya, dianggap lebih berpengaruh karena kemampuannya menjangkau khalayak yang relatif sangat luas, serempak, dan kelebihan-kelebihan lain yang dimilikinya. Sedangkan pada konteks masyarakat tertentu dimana daya jangkaunya terhadap media massa masih terbatas dan kepercayaannya terhadap pemimpin masyarakat masih sangat tinggi, maka komunikasi yang sifatnya individual atau komunikasi interpersonal lebih efektif dalam mempengaruhi opini publik. Pada kondisi yang lain, komunikasi kelompok dengan komunikan yang jumlahnya agak banyak namun bisa dijangkau keseluruhan oleh komunikator dan diharapkan intensitasnya tinggi, maka komunikasi kelompok menjadi lebih efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lazarsfeld terhadap perilaku memilih masyarakat Amerika dalam pemilihan presiden tahun 1940 menunjukkan bahwa tidak secara langsung pemilih terpengaruh oleh media massa dalam menentukan pilihannya, tapi justru setelah mendapat “pengaruh” dari pemimpin opini. Pemimpin opini adalah orang-orang yang penting pengaruhnya dalam membentuk opini publik. Menurut Roger dan Shoemaker pemimpin opini adalah pribadi-pribadi tertentu yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dalam perilaku opini (opinion behavior) melalui cara yang disukai oleh orang-orang yang dipengaruhi tersebut. Sedangkan pengaruh itu bisa berbentuk informasi, pertimbangan, maupun interpretasi mengenai suatu masalah.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang karakteristik pemimpin opini (opinion leaders):

1. Lazarsfeld : Pemimpin opini memiliki karakteristik: mempunyai posisi yang memiliki kewenangan, mempunyai hubungan dengan sumber-sumber informasi dari luar, mampu menjangkau masyarakat yang menjadi pengikutnya dan berkemauan untuk hidup di tengah orang banyak.
2. Rogers dan Shoemaker : Pemimpin opini adalah seseorang yang mampu berkomunikasi dengan dunia luar, mampu menjangkau masyarakat yang menjadi pengikutnya, pada umumnya pemimpin opini menempati kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada pengikutnya dan dihargai serta diikuti pendapatnya oleh para pengikutnya, biasanya seorang pemimpin opini lebih dulu dari pengikutnya dalam hal menerima gagasan atau hal-hal baru.
3. Katz : Pemimpin opini terdapat dalam setiap masyarakat, pemimpin opini memiliki banyak kesamaan dengan para pengikutnya, terutama karena tergabung dalam sebuah primary group, sewaktu-waktu pemimpin opini dengan pengikutnya dapat saja bertukar peran.

Menurut Katz, komunikasi interpersonal lebih kuat mempengaruhi opini seseorang daripada komunikasi massa, faktor yang menyebabkan adalah sifat-sifat dari komunikasi massa itu sendiri :

• Sifat saluran komunikasi massa yang lebih sulit untuk mendapatkan umpan balik (feed back).
• Dalam komunikasi massa tidak terjadi kontak secara langsung antara komunikator (sumber) dengan komunikan (penerima).
• Kurang saling mengamati antara sumber dengan penerima, karena tidak mengawasi secara langsung satu sama lain.

Disamping itu, di negara berkembang peran media massa masih relatif terbatas dibandingkan dengan negara maju :

• Anggota masyarakat yang terjangkau media massa masih relatif sedikit dibandingkan jumlah penduduknya.
• Isi media massa belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat.
• Masih relatif rendahnya kepercayaan masyarakat pada media massa, mereka cenderung lebih percaya pada sumber-sumber informasi tatap muka. Tingkat kepercayaan atau kredibilitas penerima informasi (khalayak) terhadap sumber informasi (komunikator) adalah suatu derajat dimana sumber informasi (komunikator) dan saluran komunikasi (media) tertentu diterima sebagai sesuatu yang terpercaya dan berwenang mengenai suatu hal.

Bagi mereka yang meyakini bahwa dalam pembentukan opini publik antara media massa dan masyarakat masih terdapat perantara, didasari pada argumentasi adanya tahapan yang mengantarai saluran komunikasi massa dengan pribadi-pribadi penerima informasi, yaitu jaringan antar pribadi, karena:

• Pengaruh orang lain dalam suatu keputusan yang dibuat oleh seorang individu cenderung lebih sering terjadi, bahkan lebih efektif daripada pengaruh yang datang dari media massa.
• Pihak yang mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan yang dibuatnya adalah kalangan dekat dari orang yang bersangkutan.
• Kalangan dekat tersebut cenderung untuk mengendalikan opini dan sikap bersama yang kemudian akan menjadi konsensus pada kelompok yang bersangkutan, meskipun ada himbauan adri media massa.
• Pengaruh yang datang dari orang yang lebih berperhatian mengenai suatu hal terhadap orang yang perhatiannya kepada hal dimaksud lebih kecil, maka yang disebut belakangan akan membuatnya lebih mudah dipengaruhi.

Enam Prinsip Dasar Public Relations

Enam Prinsip Dasar Public Relations

Terdapat 6 (Enam) prinsip dasar dalam public relations (PR), yaitu :
1. Sampaikan kebenaran, biarkan publik tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi serta berikanlah gambaran yang akurat  tentang karakter, idealisme, dan praktik perusahaan.

2. Buktikan dengan tindakan. 90% persepsi publik terhadap organisasi ditentukan oleh perbuatan dan 10% lainnya oleh pembicaraan.

3. Dengarkan pelanggan. Agar perusahaan berjalan dengan baik pahamilah apa kebutuhan dan keinginan publik. Pastikan para pembuat keputusan dan pekerja lainnya di perusahaan tahu tentang produk.

4. Persiapkan untuk hari esok. Buatlah antisipasi PR dan hapuslah kegiatan yang membuat sulit, ciptakan itikad baik.

5. Berlakukan PR seakan semua bagian perusahaan bergantung padanya. Hubungan korporasi merupakan fungsi manajemen. Tidak ada satupun perusahaan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pengaruhnya pada publik.

6. Bersikap tenang, sabar, dan memiliki rasa humor. Buatlah bingkai dasar kerja PR bagai sebuah mukjizat dengan sikap konsisten, tenang, serta perhatian pada informasi dan kontak.